Trending
5 Tuntutan BEM UI dalam Aksi Indonesia Gelap
Setidaknya ada lima tuntutan dari BEM UI kepada Prabowo-Gibran, salah satunya tuntutan terkait efisiensi anggaran yang mengancam kesejahteraan masyarakat.
Risna Halidi

Dewiku.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI turun ke jalan mengikuti aksi bertajuk Indonesia Gelap pada Senin, 17 Februari 2025 kemarin.
Dikutip Dewiku dari Suara.com, BEM UI sudah lebih dulu menyatakan sikap terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga
Lebih dari Sekadar Mager: Kenali Clinomania, Ketika Rebahan Menjadi Candu yang Mengkhawatirkan
Anti Miskom dengan Pasangan: Ini Tips Berkomunikasi Berdasarkan Tipe Kepribadian MBTI
Laki-Laki dengan Provider Mindset: Jaminan Kebahagiaan atau Sekadar Fantasi?
Bukan Cuma Lelah Kerja, Pernikahan Juga Bisa Bikin Burnout
Mengenal Istilah DINK, Benarkah Sama dengan Konsep Childfree?
Nggak Cuma Dinner Romantis, 7 Film Ini Juga Cocok untuk Menemani Hari Valentine Kamu
Setidaknya ada lima tuntutan dari BEM UI kepada Prabowo-Gibran, salah satunya tuntutan terkait efisiensi anggaran yang mengancam kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, BEM UI juga menilai bahwa banyak kebijakan ugal-ugalan yang diterapkan pemerintah, di mana kebijakan-kebijakan itu semakin menyengsarakan rakyat.
Adapun, lima tuntutan BEM UI tersebut adalah:
Menolak efisiensi anggaran yang mengancam kesejahteraan publik.
Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.
Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan.
Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.